SURABAYA| areksuroboyo.my.id — Dugaan praktik adultery atau perselingkuhan kembali mencuat di lingkungan salah satu Perusahaan Daerah (Perusda) di Surabaya.
Seorang oknum manajer disebut-sebut diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang staf perempuan yang berada di bawah lingkup kerjanya.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber internal menyebutkan, hubungan tersebut diduga tidak hanya bersifat personal, tetapi juga mengarah pada praktik transaksional. Oknum manajer tersebut disebut memberikan iming-iming fasilitas bernilai ekonomi berupa rumah dan kendaraan, yang memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam relasi atasan dan bawahan.
Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen Perusda terkait, isu ini telah menjadi perbincangan luas di internal perusahaan dan memicu kekhawatiran akan rusaknya iklim kerja profesional.
Dampak Terhadap Organisasi dan Karyawan,
Pengamat tata kelola organisasi menilai, dugaan praktik semacam ini memiliki dampak serius terhadap integritas lembaga. Relasi tidak sehat antara pimpinan dan bawahan berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural, di mana promosi, fasilitas, atau perlindungan jabatan tidak lagi berbasis kompetensi dan kinerja, melainkan kedekatan personal.
Selain itu, kondisi tersebut dapat menurunkan moral kerja karyawan, memicu kecemburuan internal, serta menggerus kepercayaan publik terhadap Perusahaan Daerah yang sejatinya mengemban mandat pelayanan publik dan dibiayai oleh uang negara.
“Ketika etika dilanggar oleh pimpinan, maka pesan yang sampai ke bawah adalah pembiaran. Ini berbahaya karena dapat menormalisasi perilaku menyimpang di seluruh jenjang organisasi,” ujar seorang akademisi bidang manajemen sumber daya manusia yang enggan disebutkan namanya.
Penyebab dan Pola yang Berulang
Secara struktural, praktik serupa dinilai dapat terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan internal, absennya sanksi tegas, serta budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etika. Ketimpangan relasi kuasa antara atasan dan bawahan juga membuka ruang terjadinya tekanan terselubung, terutama pada karyawan level staf.
Dalam kondisi tertentu, pola ini dapat berkembang dan ditiru, sehingga tidak hanya melibatkan jajaran manajerial, tetapi juga merembet ke level supervisor hingga staf, membentuk lingkaran praktik tidak sehat yang sulit diputus.
Desakan Evaluasi dan Penegakan Etika
Sejumlah pihak mendorong agar manajemen Perusda dan pemerintah daerah segera melakukan evaluasi internal menyeluruh, termasuk audit etika dan penegakan kode perilaku kerja. Transparansi dan penanganan serius dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta menjaga profesionalisme institusi.